RSS

analisis kebijakan porsi SMK 70 dan SMA 30

22 Jul

MENCETAK TENAGA KERJA TERAMPIL

 

(Sebuah kajian program pemerintah tentang proporsi smk dan sma 70 : 30)

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Saat ini pemerintah Indonesia mempunyai program dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah untuk SMK sebanyak 70% dan 30% untuk SMU. Perubahan jumlah sekolahan ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan skill (untuk SMU) bisa dikatakan, tidak ada. Berbeda dengan dunia SMK, mereka dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK. Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Dimasukkannya anak-anak ke sekolahan kejuruan adalah agar siswa cepat mendapat pekerjaan selepas lulus, dengan bekal keterampilan yang didapat dari sekolahan (“Beralihnya SMU ke SMK di kota Malang”, 2006). Jadi, sebetulnya, sekolah kejuruan juga berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat, dengan pembekalan keterampilan serta mempersiapkan siswa untuk dapat mandiri. Semakin banyaknya siswa yang belajar di sekolah kejuruan, semakin dapat ditekan pula angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Harapan semua pihak, terutama dunia pendidikan dan pemerintah Indonesia adalah siswa yang telah lulus dapat berwirausaha, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Pada era 1970-an dan 1980-an di Indonesia, banyak siswa sekolah kejuruan yang merasa minder tentang sekolah-sekolah mereka. Sekolah-sekolah menengah umum dianggap jauh lebih bermutu, lebih menjanjikan masa depan gemilang, lebih hebat fasilitasnya, atau, setidak-tidaknya, lebih bergengsi. Namun sejak dekade 1990-an, khususnya setelah Reformasi, terasa sekali pergeseran cara pandang ini, seiring dengan kian menyempitnya lapangan kerja. Bukan hal yang luar biasa kini bila kita temukan orangtua siswa yang memang telah merancang agar putra-putri mereka meneruskan bersekolah di SMK. Dalam pendidikan yang berfokus kepada penyiapan tenaga kerja profesional, kemungkinan kian menyempitnya peluang kerja diantisipasi dengan penumbuhan semangat wirausaha di antara para siswa (“Sekolah kejuruan jawaban mengatasi pengagguran”, 2005).

Proporsi jumlah SMK 70%, SMA 30% dinegeri ini sepertinya cocok jika dikaitkan kemampuan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Konsekuensinya adalah dunia kerja yg akan menampung lulusan SMK harus siap meskipun untuk memasukinya lulusan SMK perlu masih perlu dilatih. Konsekuensi bagi SMA yang notabene adalah siswa-siswa akan melanjutkan studinya maka mesti terpilih dari anak bangsa yang benar-benar pandai. Pembatasan jumlah kelas di SMA sangatlah perlu sehingga prioritas atau perhatian guru fokus. Jadi siswa SMA benar-benar siap untuk menerima ilmu yg lebih tinggi nantinya. Dasar-dasar keilmuan tertanam kuat.

Analisis atas potensi wilayah dan keperluan dunia kerja sangat menentukan atas keberadaan sebuah SMK. Sedangkan untuk SMA adalah perimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong SMA diperlukan. Sekali lagi kesadaran para calon siswa dan orang tua sangat penting dengan mengingat kemampuan serta potensi diri anak. Jika potensi berkembang dalam keilmuannya maka sebaiknya melanjutkan ke SMA, jika pas-pasan sebaiknya melanjutkan ke SMK. Bukan berarti arahan siswa SMK adalah untuk anak-anak berkelas dua. Tapi pertimbangan soal kelanjutan studinya kelak serta potensi diri.

Lulus SMP mau kemana ?

Siswa lulus SMP sekarang ini belum mempunyai gambaran yang jelas jelas hendak kemana, siswa masih bingung potensi apa yang dia miliki dan mau menyalurkan kemana apakah ke SMA atau ke SMK, pandangan orang tua juga masih menomor duakan terhadap sekolah kejuruan, hal ini menurut penulis wajar mengingat keberadaan smk sekarang juga masih belum memberikan harapan yang bagus terhadap lulusannya maupun masa depannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi orang tua terhadap SMK mempengaruhi motivasi siswa untuk melanjutkan ke SMK sebesar 0,6% dan searah. Karir lulusan SMK juga mempengaruhi motivasi siswa untuk melanjutkan ke SMK, yaitu sebesar 0,4% dan searah. Demikian pula dengan status sosial ekonomi orang tua, yang memberikan pengaruh sebesar 16,5%, terhadap motivasi siswa untuk melanjutkan ke SMK tetapi berlawanan arah. Dari pengujian secara bersama-sama (serempak) variabel persepsi orang tua terhadap SMK, karir lulusan SMK, dan status sosial ekonomi orang tua ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap motivasi siswa melanjutkan ke SMK sebesar 17,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada 82,7% faktor lain yang juga mempengaruhi motivasi siswa untuk melanjutkan ke SMK, yang diharapkan dapat menjadi bahan penelitian yang lebih mendalam dan mencakup wilayah yang lebih luas di waktu mendatang.

PARADIGMA LULUSAN SMP TENTANG SMK

Sekarang pemerintah sedang menanamkan pardigma terhadap lulusan SMP tentang sekolah kejuruan melalui iklan di media televisi, ini awak sangat bagus akan tetapi juga harus dilanjutkan dengan program-program yang lain yang mendukung untuk program vokasi ini.

Pergeseran yg dimaksud bukanlah pergeseran seperti yg terjadi pada reaksi kesetimbangan di kimia. Suatu kelaziman mana kala suatu negeri mulai “menginduk” model pendidikan di negeri yang lebih dulu dianggap lebih mapan. Kita lihat saja negeri jiran Singapura. Proporsi jumlah siswa yg belajar di SMK lebih banyak dibanding SMA. Orientasinya jelas di sana. Lulusan SMK jika mau lanjut mereka diarahkan ke akademi (college). Lulusan SMA sejak mula diarahkan untuk bisa melanjutkan ke tingkat universitas. Konsistensi di negeri kita belum jelas… semuanya boleh-boleh saja mau kemana saja setelah lulus. Beda dengan di Singapura yg bisa konsisten. Hasilnya pun bisa kita lihat bagaimana pendidikan di negeri tetangga itu.

Akhir-akhir ini banyak SMK di buka… dana untuk itu luar biasa besarnya dengan perhatian penuh di dukung iklan bertubi-tubi. Sukses untuk memincut siswa dan orang tua.  Harapannya semua tahu yg ia pilih akan kemana mereka dididik. SMK diorientasikan untuk menyiapkan lulusan siap kerja. SMA siap untuk dididik lebih tinggi. Sehingga ada kesan bahwa SMA adalah tempat sekolahnya anak relatif pintar dibanding siswa SMK. Demikian yang terjadi di negeri sebelah. Di Indonesia tidak memikirkan soal ini… lebih-lebih jika pilihan jurusan di SMK lagi trend dan mentereng (misalnya jurusan terkait komputer). Kadang mereka silau akan hal itu, tidak mengerti apa yg bisa ia lakukan setelah lulus nanti. Jadi ketegasan orientasi lulusan SMK dan SMA mesti disadari sejak dini sehingga orientasi tidak jadi penyesalan.

RENSTRA DEPDIKNAS

Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat memecahkan salah satu permasalahan pengangguran. Peningkatan pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan serta tetap menjaga keseimbangan dan kualitas pendidikan menengah umum. Proporsi SMA dan SMK tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada penurunan tingkat pengangguran, nilai balik pendidikan SMK lebih rendah dari SMA, minat masuk SMK lebih rendah dari SMA. Oleh karena itu, target perimbangan SMK dan SMA sebesar 70:30 pada tahun 2015 perlu ditinjau kembali.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 disebutkan bahwa pada tahun 2009 target rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 60:40, tahun 2015 sebesar 50:50, tahun 2020 sebesar 40:60, dan tahun 2025 sebesar 30:70 (Depdiknas, 2005). Sementara itu, berdasarkan Statistik Pendidikan Menengah tahun 2005/2006 yang diterbitkan oleh Pusat Statistik Pendidikan, rasio jumlah SMA dan SMK sebesar 61:39. (PSP, 2006a dan PSP, 2006b). Perbandingan tersebut belum memperhitungkan jumlah pendidikan menengah di bawah Departemen Agama seperti MA dan MAK. Jika jumlahnya diperhitungkan maka rasio pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan menjadi 70:30.
Dalam harian Kompas, Direktur Pembinaan SMK memberikan angka yang berbeda dengan target yang ada dalam Renstra Depdiknas 2005-2009. Menurutnya, Rencana Strategis Nasional Pendidikan mematok rasio antara jumlah SMK dan SMA sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Penetapan target tersebut perlu diikuti dengan perubahan paradigma bagi semua kalangan, khususnya paradigma bahwa SMK bukanlah sekolah terminal atau tempat penampungan lulusan SMP yang tidak berminat ke jalur akademik.)

Perubahan sasaran rasio SMA dan SMK tersebut akan berdampak penyediaan dana yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan tenaga kependidikan. Dampak lainnya adalah perguruan tinggi yang selama ini ada lebih banyak menampung lulusan SMA dengan proporsi jurusan ilmu sosial jauh lebih besar jika dibandingkan jurusan teknologi. Sementara itu, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak semata-mata karena penekanan pada pendidikan menengah umum atau kejuruan.
Berdasarkan data tahun 2005/2006 perbandingan siswa SMK dan SMA sebesar 39:61. Jika memperhitungkan jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) perbandingan tersebut menjadi 30:70. Sementara itu, Renstra Depdiknas 2005-2009 menyebutkan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah SMK sehingga mencapai perbandingan 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015.

 

STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN 70 : 30

Strategi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi program tersebut melalui beberapa upaya diantaranya ;

  1. Pembekuan sekolah SMA
  2. Pembukaan sekolah SMK baru
  3. Konversi sekolah SMA ke SMK

 

Yang perlu diperhatikan terhadap program pemerintah tersebut adalah jika pemerintah melakukan ;

l      Pembekuan sekolah SMA harus dilihat dulu jumlah angkatan masuk sekolah, apakah jumlah sekolah masih mencukupi ataukah masih kurang, jangan sampai pembekuan ini menimulkan masalah baru. Misal tidak tertampunganya angkatan sekolah untuk melanjutkan ke SMA.

l      Pembukaan sekolah menengah kejuruan/program keahlian berbasis industri, seperti terjadi di Negara jerman bahwasannya sekolah kejuruan didirikan karena industri membutuhkan tenaga yang ahli dibidang industri yang akan didirikan, setelah mencukupi program itu ditutup.

l      Konversi sekolah menengah SMA ke SMK mungkin menjadi pilihan terakhir, mengingat permasalahan yang ditimbulkan akan banyak sekali misalnya guru yang tidak kompeten, sarana dan pengadakan prasarana akan membutuhkan biaya yang besar

KONDISI LULUSAN SEKOLAH KEJURUAN DEWASA INI

Apa yang digembar-gemborkan instansi pendidikan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) merupakan tenaga siap pakai yang mudah terserap kerja,ternyata keliru sama sekali. Para lulusan SMK justru terbanyak menjadi pengangguran. Berdasarkan data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) Jatim menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari lulusan SMK merupakan tertinggi di Provinsi Jatim.Yang tidak disangka pengangguran dari lulusan SMU justru lebih kecil dibandingkan jumlah pengangguran lulusan SMK. Menurut Kepala Statistik Kependudukan Bidang Statistik Sosial,BPS Jatim. Kadarwati,data tersebut adalah hasil survei dari BPS per Agustus. Disebutkan bahwa pengangguran lulusan SMK di Jatim mencapai 16,94%, kemudian SMA 12,99%, Universitas 10,83% , diploma(I/II/III) 10,42%, SMP 7,71% , SD 2,86%. Sementara pengangguran secar keseluruhan di Jatim sebesar 6,42%, atau sebanyak 1,3 juta orang dari 20,18 juta angkatan kerja. “Mengamati penganggur berdasarkan karakteristik pendidikan,memberikan gambaran bahwa tingkat maupun jenis pendidikan tidak selalu berhubungan dengan kesempatan kerjayang didapat.”ujar Kridawati. Sesuai dat yang dihimpun dari BPS justru angkatan kerja dengan lulusan SD lebih banyak terserap oleh lapangan kerja.”Hal ini karena ketersediaan lapangan pekerjaan di Jatim didominasi oleh sektor informal,misalnya dibidang pertanian dan perdagangan .Lulusan SD lebih fleksibel dalam menerima pekerjaan.” Meski merupakan tertinggi, bagaimanapun tingkat pengangguran lulusan SMK diJatim sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Saat itu TPT lulusan SMK tercatat 21,74%. Penurunan TPT ini seiring dengan turunya jumlah total pengangguran di Jatim, yakni dari 1,37 juta orang per Agustus 2007 menjadi 1,3 juta per Agustus 2008.

Lulusan smk sekarang ini masih mempunyai begitu banyak permasalahan menyelimutinya mulai dari tidak siapnya masuk dunia kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar, minimnya kompetensi keahliannya yang dimiliki sehingga hanya menjadi tenaga kerja pabrikan, rendahnya penghargaan dunia industri terhadap keahlian lulusan dari smk (dalam arti upah yang didapat sangat rendah), produk yang dihasilkan oleh lulusan smk tidak laku dijual di pasar nasional. Dan masih banyak lagi permasalahan yang di hadapi termasuk kebijakan pendukung dan perhatian  dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

SOLUSI ALTERNATIF

Untuk mendukung dan memperbaikan program pemerintah mengenai proporsi smk sma 70 : 30 perlu dibuat strategi tambahan yaitu

l      Harus ada kerjasa sama antar departemen untuk mewujudkan pembangunan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misal dalam bentuk MoU antara departemen perindustrian dengan departemen perdagangan departemen keuangan, departemen pendidikan dan departemen terkait lainya.

l      Harus ada pemetaan dahulu industri-industri yang nantinya menyerap pangsa pasar lulusan smk.

l      Identifikasi keahlian apa yang dibutuhkan untuk industri, yang nantinya menentukan kurikulum smk.

l      Industri diwajibkan menyediakan tempat bagi siswa smk untuk melakukan praktik lapangan sampai tingkat suatu keahlian terpenuhi sebagai persyaratan ijin investasi.

l      Industri diwajibkan menerima tenaga lokal bangsa.Siswa smk yang mempunyai prestasi dan keahlian sebagai enterprenuership diberikan kemudahan akses usaha dan modal kerja.

l      Adanya pendampingan usaha bagi wirausaha muda sampai dapat berdiri sendiri.

l      Diperlukan standar produk dari hasil usaha siswa smk agar dapat diterima pasar.

l      Diberlakuan pajak yang tinggi untuk produk-produk yang berasal dari luar negri.

l      Diberikan insentif, subsidi atau pajak  ringan untuk produk dalam negeri.

l      Dilakukan pembinaan untuk standar produk bermutu berskala international.

l      Mencari, menciptakan inovasi,  ciri khas produk dalam negeri yang lain dan tidak diproduksi oleh Negara lain yang menjadi andalan untuk ekspor. Pengembangan potensi SDM disesuaikan dengan SDA yang kita miliki.

l      Kita tidak mungkin akan bisa bersaing dengan Negara lain jika teknologi yang kita kembangkan sama dengan Negara lain. Negara lain lebih dulu mempelajarinya. Untuk itu apa yang kita punya SDA apa yang kita miliki, kita kembangankan, kita inovasikan sehingga nilai di luar negri jadi tinggi.

l      Keanekaragaman produk perlu dikembangkan.

l      Spesialis produk dari suatu wilayah dengan wilayah lain mempunyai spesialis produk yang berbeda kondisi ini perlu adanya usaha untuk mematenkan produk tersebut.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 22, 2011 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: